PENGESAHAN RKUHP UBAH NEGARA MENJADI OTORITER

PENGESAHAN RKUHP UBAH NEGARA MENJADI OTORITER

SAATNYA MENJADI MASYARAKAT YANG KRITIS

Dalam Rangkaian Acara Ormas Expo yang diselenggarakan pada Maret 2018, dan menanggapi perencanaan pengesahan RKUHP, maka kami mengadakan diskusi WARUNG HAM ke 16, yang akan membahas dengan kritis, mengenai adanya dampak diskriminatif pada PEREMPUAN.

Dosen Filsafat Hukum dan Gender UNIKA Soegijapranata bapak Donny Danardono . Menegaskan mengenai pasal - pasal yang dimasukkan dalam RKUHP cenderung menyoroti kehormatan pemilik tubuh dan bukan masuk dalam kesusilaan. Beliau menegeaskan bahwa " Banyak Pasal yang buat negara sangat otoriter, jadi negara otoriter itu membahas definisi yang tidak jelas, terutama yang bertentangan dengan kesusilaan" (dikutip dari Metro Jateng, Sabtu 17 Maret 2018).

Direktur PKBI Jawa Tengah Ibu Elisabeth SA Widiyastuti, menambahkan bahwa pasal - pasal dalam RKUHP akan memunculkan masalah dimasa mendatang, mengingat adanya pasal yang mengebiri kaum - kaum marjinal. beliau mencontohkan jika hak kaum marjinal yang tersisih ada pada kasus KEKERASAN SEKSUAL, padahal penanganan hukum yang dilakukan belum sebanding dengan DAMPAK yang ditimbulkan, dampak itu mencakup (FISIK, PSIKOLOGIS, dan SOSIAL). (dikutip dari Metro Jateng, Sabtu 17 Maret 2018).
#JUNJUNG_KESETARAAN_GENDER
#LBH_APIK_SEMARANG
#WAROENG_HAM_16

Memperjuangkan Legal Identitas Sebagai Nelayan Hingga Diakui

Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Inilah kata yang cukup mewakili dari setiap semangat yang pantang menyerah mengenai pengakuan sebagai seorang nelayan yang berhak untuk mendapatkan hak-haknya. 
Paralegal, peserta SPK maupun peserta Forum warga TRI-D( desa Margolinduk, Morodemak dan Purworejo) membuktikan bahwa bekerja untuk kaum Marjinal tidak akan pernah sia-sia. Hal ini bisa dilihat dimana kini perempuan nelayan sudah mulai diakui eksistensinya. Dan yang lebih membanggakan serta mengharukan hasil perjuangan ini telah mencetak sejarah dimana status sebagai nelayan kini sudah tertulis di KTP mereka. Hal ini merupakan pengakuan pertama di Kabupaten Demak dan di negara indonesia.
#Salamperjuangan
#BekerjauntukKaumMarjinal
#SemangatTanpaBatas
#PerempuanNelayanMandiridanBerjaya

Kampanye Bersama Menolak RKUHP

Kampanye bersama Hari Perempuan internasional menolak RKUHP yang dapat mengkriminalisasikan Perempuan korban kekerasan dan semakin membungkam perempuan korban untuk menyuarakan haknya. 
Semarang, 11 Maret 2018

Paralegal Disabilitas Demak Mulai Mengakses SIM D

Paralegal Lbh Apik Semarang posko Disabilitas Mrisen(D'Sen) sedang melakukan pendampingan dalam akses SIM D bagi teman-teman penyandang disabilitas di Polres Demak, 10 Maret 2018. 

SIM D diperuntukkan bagi pengemudi yang sudah memodifikasi kendaraannya guna mempermudah penggunaan dalam berkendara. 
#SemangatTanpaBatas